Suara-ntt.com, Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang penyerapan anggarannya sangat rendah. Dan rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia (RI).
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada rapat kerja gubernur bersama para bupati secara virtual beserta para pimpinan perangkat Provinsi NTT terkait dengan Evaluasi Penanganan Covid- 19, Upaya Pemulihan Ekonomi, Realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota khususnya terkait dengan Belanja Modal, Belanja Barang serta Dampak Belanja Bantuan Sosial, di ruang rapat gubernur Rabu, (02/09/2020).
Gubernur Viktor mengharapkan agar para bupati untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam memulihkan ekonomi lewat investasi anggaran pemerintah termasuk belanja APBD.
Menurut data yang ada bahwa ada beberapa kabupaten yang penyerapan anggarannya rendah. Kabupaten-kabupaten diantaranya Kabupaten Rote Ndao, TTU, Sumba Timur, Ende, Sikka, Manggarai dan Malaka. Selain itu khusus bantuan sosial juga penyerapannya masih rendah.
Dengan demikian maka gubernur mengharapkan agar para bupati/wali kota dan instansi terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong semua proyek-proyek yang ada agar terlaksana dilapangan dengan cepat sehingga penyerapannya dapat mencapai 50 sampai dengan 60 persen.
Dia menambahkan, pemerintah dalam hal ini instansi terkait harus berjalan dengan cepat dalam menggerakkan semua sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM agar bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut dia mengharapkan lewat video conference ini para bupati/wali kota dapat menyampaikan laporannya secara berkala agar pemerintah provinsi dapat mendesain kondisi pertumbuhan belanja di setiap kabupaten dan kebijakan-kebijakan kabupaten untuk dapat mengatasi akibat dari dampak Covid-19.
“Langkah-langkah yang kita diambil harus cepat karena akan menyebabkan stagnasi yang luar biasa,”ungkapnya. (HT)