Suara-ntt.com, Kupang-Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, penyusunan APBN Tahun anggaran 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya di tahun 2020, di Indonesia bahkan dunia diperhadapkan dalam situasi sulit yakni wabah pandemi Coronavirus Desease 2019 atau Covid-19.
Dikatakan, akibat Covid-19 itu berbagai sektor kehidupan mengalami goncangan yang sangat hebat. Mobilisasi manusia, sontak terhenti seketika, perdagangan globat merosot tajam. Sektor keuangan global bergejolak. Harga komoditas menurut dan ekonomi global masuk jurang resesi.
Dengan adanya kondisi itu, APBN menjadi salah satu sumber yang dapat diharapkan untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh Covid-19. Oleh sebab itu, salah satu cara yang diharapkan adalah para kepala daerah sebagai kuasa pengguna anggaran satuan kerja Kementrian atau Lembaga (K/L) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Prov NTT, diharapkan untuk segera menindak lanjuti Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 sejak diperoleh.
Dijelaskan, proses penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 senilai Rp 23, 29 Triliun dilaksanakan lebih awal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan harapan dapat melaksanakan program kegiatan tahun 2021 di awal sehingga selain dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, juga dapat mendukung pencegahan wabah Covid-19, pemulihan ekonomi dan juga percepatan bernagai pembangunan preoritas menuju NTT maju dan sejahtera serta penguatan reformasi.
“Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting, dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN dalam mengurai dampak negatif pandemi Covid-19, sangat tergantung pada pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. “Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar kementrian, lembaga serta pemerintah daerah sangat penting,” ujar Lidya.
Pada triwulan tiga tahun 2020, diketahui komsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif yakni 9,8 persen. Hal itu meningkat signifikan dari konstrasi belanja negara sebesar minus 6,9 persen pada triwulan kedua.
Akselerasi belanja APBN tersebut telah mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terperosot akibat pandemi covid-19, pada kuartal kedua. Momentum perbaikan tersebut perlu terus dijaga, sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Untuk kondisi NTT, kinerja penyerapan APBN dan TKDD (DAK fisik, dana desa dan dana BOS) sampai dengan triwulan tiga tahun 2020, juga dapat terakselerasi dengan baik. Tercatat serapan belanja APBN telah mencapai 72, 3 persen dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021, pemerintah memproyeksikan perekonomian domestik akan membaik.
Meski demikian, perlu meningkatkan kewaspadaan akibat resiko ketidak pastian akan hal tersebut. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi covid-19, akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021. Optimisme akan proyeksi perbaikan ekonomi di tahun 2021, juga telah terefleksikan dalam indikator makro pembangunan Provinsi NTT tahun 2021 yakni; pertumbuhan ekonomi 5, 01-6,13 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 5 persen. Tingkat kemiskinan pada kisaran 21 persen. Tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,34 perseb dan indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan mencapai 66, 33 persen. “Beberapa faktor ini yang mengalami peningkatan, harus terus dipertahankan dan bahkan terus dilakukan perbaikan, sehingga terus mengalami perubahan positif ke depan,” harap dia.
Total belanja negara tahun 2021 senilai Rp 2. 750, 0 triliun. Dimana Rp 1. 032,0 triliun akan dialokasikan kepada 87 K/L. Fokus pertama adalah mendukung penanganan pandemi covid, melalui program pencegahan penyebaran yakni penerapan disiplin kesehatan testing, tracing dan treatment (3T), serta program pengadaan vaksin covid-19 dan vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 169, 7 triliun. (Hiro Tuames)
