Suara-ntt.com, Kupang-Realisasi anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Setda Provinsi NTT pada semester pertama tahun 2020 baru terserap 40,50 persen dari dana sebesar Rp 5 miliar lebih.
“Tahun 2020 kita diberikan kepercayaan untuk mengelola dana Rp 5 miliar lebih. Namun sampai dengan saat ini realisasinya baru 40,50 persen,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Marius Jelamu dalam rapat dengar pendapat soal evaluasi anggaran tahun 2019 dengan Komisi I DPRD Provinsi NTT, Rabu (1/7/2020).
Marius mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran itu disebabkan karena corona virus atau covid-19. Jika tidak terjadi covid-19 maka penyerapannya jauh lebih tinggi dari sekarang.
Dikatakan, dana sebesar itu digunakan untuk membiayai kegiatan dan program publikasi dilingkup pemerintah Provinsi NTT. Kemudian dana tersebut dipotong Rp 2 miliar untuk penanganan covid-19 dan sisanya hanya Rp 3 miliar lebih.
Biro Humas dan Protokol sebagai juru bicara pemerintah tentu mulut, mata dan telinga digunakan untuk menyerap semua aspirasi masyarakat. Disamping sebagai juru bicaranya pemerintah, biro ini diberikan tugas tambahan dari Gubernur NTT sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Provinsi NTT.
“Selama ini kita lakukan dan selalu koordinasi dengan gugus tugas nasional soal perkembangan covid 19 di Indonesia,”ungkapnya.
Dia menjelaskan, Provinsi NTT dipilih sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang dinilai berhasil dalam pengendalian ekskalasi covid-19 secara nasional.
“Persoalan kita sekarang adalah bagaimana memastikan dan melakukan kontrol untuk mengendalikan perkembangan covid ini,”ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, semua kegiatan dari gubernur dan wakil gubernur serta seluruh OPD yang ada menjadi tugas dari Biro Humas sebagai juru bicara pemerintah.
Dengan demikian, seluruh anggaran yang ada akan disesuaikan dengan kegiatan gubernur dan wakil gubernur hingga bulan Desember 2020.
Dia juga mengatakan, sejauh ini pihaknya mengalami kesulitan soal sumber daya manusia yang ada masih kurang sehingga banyak kegiatan baik dari eksekutif dan legislatif tidak terekspos dengan baik.
Dirinya mengapresiasi kerja media massa yang luar bisa dalam mempublikasikan kegiatan dari pemerintah dan DPRD Provinsi NTT.
“Terus terang selama ini kerja dari media massa sangat luar biasa dan tidak semua kegiatan kami cover didalam pekerjaan kami”.
“Memang tidak semua media dilibatkan namun kita selalu mengkajinya agar media yang mempublis kegiatan bisa menjangkau sampai tingkat nasional bahkan internasional. Dan kita mempertimbangkan hal itu,”bebernya.
Kemudian pihaknya juga memikirkan bagaimana caranya untuk memberdayakan teman-teman media di masa pandemi covid-19 ini.
Dalam kesempatan itu dia meminta Humas DPRD Provinsi NTT membantu memberikan press realease soal kegiatan-kegiatan DPRD NTT untuk dipublikasikan.
“Karena tidak semua kegiatan dari DPRD NTT kami bisa mengcovernya. Hal ini dilakukan agar pemberitaan tidak hanya dari eksekutif tetapi juga dari legislatif supaya masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan dari legislatif,”imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Biro Humas dan Protokol mengusulkan tambahan dana ke Komisi I DPRD Provinsi NTT untuk biaya makan minum kepada para pendemo atau unjuk rasa.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT, Johanes Mat Ngare mengatakan, anggaran yang dialokasikan kepada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT sebesar Rp 5 miliar lebih dinilai sangat kecil.
“Dananya sangat kecil sekali dan tidak masuk akal. Kita minta agar teman-teman di Biro Humas untuk anggarkan dengan baik apalagi kunjungan gubernur dan wakil gubernur setiap saat. Itu harus dipikirkan,”pintanya.
Banyak Kegiatan DPRD NTT Kurang Terekspos
Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT, Ansel Tallo mengakui selama ini kegiatan dari DPRD Provinsi NTT kurang terekspos baik kegiatan di komisi, kunjungan kerja dan reses.
“Memang kegiatan kita di DPRD NTT baik di tingkat komisi, kunjungan kerja dan reses kurang terekspos dengan baik,” katanya.
Dia mengatakan, jika dilihat di daerah lain kegiatan dari DPRD selalu diekspos dengan baik dan ini harus diperhatikan.
“Saya melihat di daerah lain kegiatan DPRD selalu diekpos dengan baik,”ungkapnya. (Kerjasama Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT dengan Suara-ntt.com)
