Suara-ntt com, Kupang-Berdasarkan data yang dirilis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk per 13 September 2024 sudah mencapai angka 60-an persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benhard Menoh mengatakan, realisas APBD NTT untuk pendapatan hingga 13 September 2024 sebesar 62,67 persen sementara belanja di angka 57,07 persen.
Benny Menoh menjelaskan dalam pendapatan itu terdapat tiga kelompok yakni pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainya.
Untuk PAD kata dia sudah terealisasi 52,77 persen, pendapatan transfer 67,86 persen dan pendapatan daerah lain-lainnya 44,59 persen.
Sementara belanja itu terdiri dari belanja operasional 62,28 persen, belanja modal 30,93 persen, belanja tidak terduga 3,82 persen dan belanja transfer 52,58 persen.
“Itu merupakan gambaran pendapatan dan belanja tahun ini (2024) hingga periode 13 September 2024,”kata Benny Menoh kepada wartawan pada Rabu, 18 September 2024.
Dikatakan, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai target pendapatan dan belanja tersendiri. Dimana ada 26 SKPD yang diberi target sebagai penghasil PAD. Dari jumlah SKPD itu ada beberapa penyerapan anggarannya masih rendah.
Untuk diketahui bahwa SKPD yang paling tinggi penyerapan anggarannya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT dari target sebesar Rp 26 juta yang sudah terealisasi Rp 34 juta atau 128 persen.
Kemudian SKPD yang perlu dipacu adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT realisasi anggarannya baru 9,9 persen lalu diikuti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT realisasinya baru 9,7 persen dan target itu berdasarkan APBD Induk. Sementara nanti dalam APBD Perubahan ada perubahan lagi.
“Dan saya belum bisa menyampaikan APBD Perubahan karena belum ditetapkan. Jika ingin mengetahui realisasi data itu bisa diketahui pada bulan November 2024 mendatang,”ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, ada SKPD yang harus menyesuaikan kembali penerimaan di perubahan APBD seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT ditargetkan dalam APBD Induk sebesar Rp 35 miliar namun di APBD Perubahan akan berkurang sekitar Rp 17 miliar.
“Karena banyak sekali kegiatan kita yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi karena pemerintah kabupaten/kota bisa menyelenggarakan sendiri. Kemudian ada juga yang bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan itu yang sementara kita upayakan agar target Rp 17 miliar itu bisa tercapai di Perubahan APBD 2024 ini,”jelasnya.
Dia menambahkan untuk pendapatan lain-lain terus digenjot karena target PAD di masing-masing SKPD kebanyakan dari retribusi. Sementara pajak itu kebanyakan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah lalu di RSUD Prof. W. Z . Johanes Kupang itu pendapatan BLUD.
“Kalau BLUD itu bukan pajak ataupun retribusi karena pengelolanya sendiri sehingga beda dengan pajak dan retribusi,”bebernya.
Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Perjinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT dari anggaran Rp 10 miliar sudah terealisasi 5,7 atau 57 persen lalu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dari Rp 10,8 miliar telah terealisasi 7,5 atau 69,65 persen.
“Rata-rata belanja rendah itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Kalau pengadaan barang dan jasa itu butuh modal, butuh uang, waktu lelang, pengadaan dan lain sebagainya. Seperti di Dinas PUPR Provinsi NTT realisasinya baru 45,73 persen per 13 September 2024
dari anggaran Rp 185 miliar karena masih dalam proses pengadaan dan mungkin saat ini realisasinya sudah berubah hanya angkanya belum di update,”tandasnya. ***
