Suara-ntt.com, Kupang-Ribuan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 akhirnya mendapat kepastian terkait nasib mereka. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Provinsi NTT bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT pada Selasa, 17/12/24.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, dalam forum tersebut menegaskan perlunya kebijakan yang adil dan bijak untuk para tenaga honorer.
Menurutnya, ribuan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Nasib mereka yang tidak lolos seleksi PPPK dan CPNS harus dipikirkan juga. Pemerintah perlu segera merumuskan skema yang baik agar mereka tetap memiliki kepastian pekerjaan,” ujar Winston.
Menanggapi hal itu, Kepala BKD Provinsi NTT, Yosef Rasi, menjelaskan bahwa dari total 5.600 tenaga honorer, diperkirakan ada 1.000 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi tahun ini. Namun, Yosef menegaskan bahwa mereka akan tetap bekerja dengan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tenaga honorer yang belum lolos seleksi akan tetap dibiayai APBD dan diwajibkan mengikuti seleksi kembali pada tahun 2025. Bagi yang tidak lolos tahun ini, pemerintah akan mempertimbangkan skema PPPK paruh waktu,” jelas Yosef.
Lebih lanjut, Yosef menjelaskan bahwa tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu akan diberikan nomor identitas pegawai dan gaji melalui APBD, dana BOS, atau dana Komite. “Begitu ada keputusan dari pemerintah pusat, mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh secara otomatis tanpa melalui seleksi ulang,” tambahnya.
Kepala BKD juga berharap agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) segera mengeluarkan surat edaran terkait pengangkatan tenaga honorer. Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar tidak ada tenaga honorer yang tertinggal dalam proses seleksi.
“Kita harapkan pusat segera membuka sistem pendaftaran seleksi agar tenaga honorer bisa diproses dengan baik. Ini adalah doa kita semua agar mereka yang sudah lama mengabdi mendapatkan kejelasan status,” tegas Yosef.
Winston Rondo menyambut baik langkah yang dilakukan Pemprov NTT. Ia meminta agar sosialisasi dilakukan lebih masif kepada para tenaga honorer, baik guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga lainnya.
“Kita berharap pemerintah gencar melakukan sosialisasi agar kegelisahan tenaga honorer bisa berkurang. Informasi yang jelas sangat penting bagi mereka,” tutup Winston.
Rapat tersebut menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer Pemprov NTT yang selama ini cemas akan masa depan mereka. Kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat dan Pemprov NTT diharapkan dapat segera memberikan kepastian yang adil bagi semua pihak. ***
