Suara-ntt.com,Kupang-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)
Bank NTT digelar secara tertutup dan wartawan dilarang meliput kegiatan tersebut yang digelar di Aula Fernandez lantai 4 kantor Gubernur pada Rabu, 8 Mei 2024.
Selain itu juga wartawan dilarang menggunakan lift dan hanya bisa menaiki tangga darurat. “Bapak mereka mohon maaf, ada perintah dari atas tidak boleh gunakan lift, hanya bisa gunakan tangga,” kata petugas Sat Pol PP yang berjaga depan lift kantor Gubernur NTT.
Sambil menunggu hasil kegiatan RUPS LB Bank NTT di depan Aula Fernandez, wartawan malah diusir oleh petugas yang tidak diketahui identitasnya.
Sejumlah wartawan yang hendak meliput pun menggunakan tangga ke lantai 4 Kantor Gubernur guna meliput kegiatan RUPS itu.
Tiba di lantai 4, sambil menunggu RUPS yang digelar tertutup di aula Fernandez, sejumlah wartawan duduk menanti di depan Aula Fernandez.
Tak lama berselang datang seorang petugas mendatangi wartawan, dan menanyakan identitas dan meminta untuk keluar dari lantai 4 kantor Gubernur.
“Bapak mereka dari mana?,” tanya seorang petugas menanyakan. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan wartawan untuk meliput RUPS tersebut.
Petugas tersebut meminta wartawan untuk keluar dan tidak berada di sekitar area RUPS LB Bank NTT.
Seorang wartawan Yohanis Adang mempertanyakan pelaksanaan RUPS Bank NTT yang tidak seperti biasanya. “RUPS paling beda dari sebelumnya. Sudah capek naik tangga, diusir lagi,” kata Yohanis kesal.
Dia juga mempertanyakan kenapa wartawan tidak boleh berada di sekitar arena RUPS LB Bank NTT dan dilarang meliput.
“Muncul pertanyaan, kenapa tidak boleh liput. Memangnya ada sesuatu yang luar biasa,” tanya dia.
Dia juga mempertanyakan, apakah hasil RUPS ini akan dirahasiakan ke publik. “Memangnya ada apa,”balik bertanya.
Bank NTT hari ini menggelar RUPS LB yang dihadiri Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake dan pemegang saham Bupati dan Wali Kota se-NTT.
Seperti yang disaksikan media ini, pelaksanaan RUPS LB Bank NTT dikawal ketat oleh kepolisian mulai dari tangga lantai satu hingga empat Kantor Gubernur. ***