Suara-ntt.com, Kupang-Sejauh ini Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mempunyai 78 ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Alfons Theodorus mengatakan, program-program pemerintah sekarang ini lebih diupayakan agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih bergerak. Dan itulah fondasi ekonomi sehingga suatu daerah itu bisa bertahan.
Dia menggambarkan, ekonomi yang baik akan muncul dari bagaimana ekonomi berbasis masyarakat kecil atau ekonomi mikro. Jika hal itu berjalan dengan baik maka akan bertahan dan terus bergerak sehingga membuat skema-skema bekerjasama dengan bank melalui dana CSR untuk membantu masyarakat kecil melalui pinjaman lunak kepada UMKM dengan suku bunga yang kecil sehingga basic ekonomi NTT itu berjalan.
“Pak Gubernur menginginkan agar ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM itu harus berjalan dengan baik. Jika hal itu berjalan maka negara-negara manapun di dunia ekonominya tetap bertahan. Misalnya jika terjadi resesi pangan dunia,”kata Alfons kepada media ini di ruang kerjanya pada Rabu, 9 November 2022.
Dijelaskan, UMKM menjadi basic utama untuk menolong ekonomi NTT. Jika UMKM basicnya kuat maka akan bertahan lama karena income garis kemiskinan saat ini sekitar 460 ribu.
“Kalau dalam satu keluarga pendapatannya hanya 2 juta rupiah maka itu menjadi beban. Namun ada pendapatan dari ekonomi mikro dari usaha yang gelutinya akan membantu dan menolong yang bersangkutan sehingga pendapatannya lebih dari 2 juta dan itu yang diharapkan. Karena saat ini orang lagi berpikir bagaimana memperoleh pendapatan karena itu akan membuat orang keluar dari kemiskinan. Dan itu akan melengkapi kebutuhan lain karena analisis kemiskinan sangat sederhana paling besar itu berada di sektor pangan. Kalau non pangan sebesar 30-an persen dan pangan 60-an persen. Jika masyarakat tidak mengonsumsi beras baik di kota maupun desa,”ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, dalam membantu masyarakat yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh salah waktu. “Jika survey itu dilakukan di bulan September atau bulan Maret maka kita harus turun lapangan sebelum bulan itu karena jika salah akan terpotong dan orang-orang bank sudah tahu sehingga UMKM yang ada harus digerakan,”jelas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT ini. (Hiro Tuames)
