Suara-ntt.com, Kupang-Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kosmas D. Lana menyebut nilai tukar petani (NTP), pariwisata dan ekspor impor menjadi penentu inflasi di NTT. Dengan demikian, dibutuhkan kerja kolaborasi dalam mengendalikan semua sektor.
“Kita pemerintah butuh tiga sektor lainnya menjaga kestabilan bahkan alami peningkatan,”kata Sekda Kosmas dalam kegiatan press rilis Inflasi Pebruari 2024 di Aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) NTT pada Kamis, 1 Pebruari 2024.
Kosmas mengatakan inflasi yang stabil akan menjadi penentu NTT dalam memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari semua pihak baik itu Tim TPID, pemerintah, BI, BPS dan masyarakat harus berkolaborasi menjaga kestabilan inflasi di NTT lewat sektor yang jadi indikator inflasi yaitu Pariwisata, NTP dan Ekspor Impor.
Dia mengakui bahwa dalam sebuah tata perekomomian inflasi harus ada. Dan yang tidak boleh jika inflasi sudah moderat dan hyperinflasi.
“Dalam inflasi karena adanya kenaikan harga barang secara terus menerus bukan insidentil, tapi tetap harus diwaspadai untuk menstabilkan makro ekonomi kita. Dan berkaitan dengan daya beli ada over supplai dan tingkat permintaan tinggi maka kita akan repot. Begitu juga sebaliknya jika supplai disiapkan tapi tergantung dari strategi mengendalikan semuanya,”ungkap Kosmas.
Dijelaskan, pengendalian inflasi sudah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota secara kelembagaan. Sudah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan bersifat holistik dan dilakukan oleh Pemda secara menyeluruh dari provinsi hingga kabupaten/kota.
“Untuk mengendalikan inflasi daerah di tingkat NTT, kita mengharapkan bantuan pikiran, pendapat serta rekomendasi BPS untuk dijadikan policy plan demi pengendalian inflasi,”ucapnya.
Dia mengharapkan kinerja Bank Indonesia (BI) sebagai motor penggerak dalam pengendalian inflasi, karena BI akan memproyeksikan dan menghitung antara permintaan dan penawaran uang yang ada stabil sehingga tidak terjadi inflasi yang tinggi.
Ia memaparkan bahwa NTP NTT tidak pernah mencapai angka 100, tetapi jika NTP sampai angka 104 maka itu ada untung. “Jika hanya capai 100 maka tidak akan ada untung, maka kita perlu ada rekomendasi BPS sangat diharapkan oleh pemerintah. Begitu juga eksport impor yang tentu akan menjadi salah satu variabel ekonomi yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Dan terhadap perkembangan pariwisata sudah disepakati lakukan hal-hal terbaik untuk NTT,”jelasnya.
“Kita akan terus berkolaborasi menjaga agar Inflasi dikendalikan sehingga akan menjadi penilaian Pemerintah Pusat untuk NTT memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). Kondisi inflasi jadi penentu kita dapat DID atau tidak,”tambahnya.
Lebih lanjut kata dia, untuk NTT sendiri di Agustus 2023 ada dua kabupaten yang tingkat inflasinya dinilai baik. Kedua kabupaten tersebut antara lain: Kabupaten TTS dan Sabu Raijua dan sudah memperoleh DID. Sejauh ini untuk tingkat provinsi belum memperoleh DID semoga di triwulan ketiga bisa memperolehnya. ****