Suara-ntt.com, Kupang-Setelah menghantar Kabupaten Manggarai 100 persen bebas buang air besar (BAB) sembarangan, kini Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) membidik Pemerintah Kota Kupang dengan meluncurkan kampanye kolaboratif bertajuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) STBM-GESI di Hotel Kristal Kupang pada Selasa, 28 Maret 2023.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Water for Woman (WfW), program Plan Indonesia yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Manggarai sejak 2018.
Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh mengakui untuk mendorong pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) STBM-GESI yang berketahanan iklim di Kota Kupang, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak, seperti tokoh agama, pemuda, perguruan tinggi, termasuk external agency seperti Yayasan Plan Internasional Indonesia.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, Penjabat Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Plan Indonesia yang sudah berkenan menjadikan Kota Kupang sebagai sasaran program ini.
Dia memastikan Pemkot Kupang berkomitmen mendorong pembangunan STBM-GESI yang berketahanan iklim yang sudah sukses di Kabupaten Manggarai tersebut dan siap berkolaborasi dengan semua elemen untuk mengedukasi masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk memitigasi dampak krisis iklim.
Manajer Area Program Plan Indonesia,Samuel Apsalon Niap menjelaskan setelah mengantarkan Kabupaten Manggarai mencapai 100 persen bebas BAB sembarangan, kini WfW masuk ke Kota Kupang dengan target pembentukan STBM-GESI yang berketahanan iklim. Implementasi program ini akan dimulai dengan mendorong akselerasi pencapaian pilar 2 STBM di Kota Kupang, yaitu 100 persen fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Perwakilan Ketua Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Taurussanty Padang, selaku Plh. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT, menyampaikan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu sistem dan proporsi penganggaran Pemerintah. Menurutnya, proporsi penganggaran terkait dengan AMPL masih harus dikaji secara adil dan merata. Selain dukungan kebijakan dan anggaran, serangkaian strategi implementasi perlu diperhatikan guna menata arah kebijakan yang mampu menjembatani semua kepentingan, termasuk memperhatikan aspek-aspek GESI3 , seperti terjaminnya keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas.
Hadir dalam kegiatan tersebut, WASH Officer Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bappenas, Nadia Sitompul, Project Manager Water for Woman, Novika Noerdiyanti, Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Yohana A. Hermanus, Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai, Ny. Meldyanti Hagur Marcelina, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Manggarai, Hilarius Jonta pimpinan perangkat daerah terkait, para camat se-Kota Kupang, serta sejumlah pemerhati lingkungan. (PKP_ans/HT)
