Suara-ntt.com, Kupang-Ketua Yayasan Tunas Harapan Kupang yang juga mengurus dan mengelola SMA Tunas Harapan Kupang, Yonisius Nenabu mengharapkan kepedulian dan perhatian yang serius dari pemerintah; baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi NTT.
“Harus kami akui, sebagai sekolah swasta di Kota Kupang kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah,” ucap Yonisius Nenabu di Kantor SMA Tunas Harapan Kupang, Jalan Batu Gaso Kelurahan Manutapen Kota Kupang pada Rabu (22/11/2023).
Yonisius mengatakan, perjuangan untuk menyuarakan aneka kebutuhan dan keperluan yang dirasakan oleh sekolah swasta harus dilakukan secara bersama-sama.
“Kita tidak bisa berjuang sendiri. Sebagai sekolah swasta kita harus berjuang bersama sehingga pemerintah bisa peduli dan dengar kita,” tegas Yonisius Nenabu yang juga Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Kupang ini.
Dia mengaku, pihaknya masih kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. “Kami masih kekurangan gedung. Selain itu, kami juga belum ada ruang untuk laboratorium dan perpustakaan. Bagaimana kami bisa mendukung gerakan literasi dan gemar membaca kalau tidak ada ruang perpustakaan,” ucap Yonisius Nenabu, balik bertanya.
Untuk diketahui Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi NTT telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PKBM Tunas Harapan Kupang untuk menangani pendidikan non formal di kawasan perbatasan negara dengan nomor perjanjian kerja sama 421.I/PKBM.IH/013/28/III/2022.
Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dimaksud di dalam perjanjian kerja sama itu antara lain : Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pserta didik, yang bertugas membantu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di kawasan perbatasan negara.
Kepala BPPD Provinsi NTT, Petrus Seran Tahuk melalui Kepala Bidang Pelaksanaan BPPD Provinsi NTT, Pius Rasi mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut dimaksudkan untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia yang handal di kawasan perbatasan; karena itu diperlukan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di kawasan perbatasan negara.
“Kita musti peduli dengan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Jangan hanya urus sekolah-sekolah yang ada di dalam kota saja. Mari kita lihat sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota lebih khusus lagi sekolah-sekolah yang ada di kawasan perbatasan,” pinta Pius Rasi.
Terkait animo peserta didik yang mengikuti program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C ungkap Yonisius Nenabu, sangat tinggi.
“Mereka sangat antusias khususnya di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS,” ucap Yonisius Nenabu, sambil tersenyum.(verry guru/BPPD Provinsi NTT)