Suara-ntt.com, Kupang-Persediaan stock beras di Nusa Tenggara Timur (NTT) kosong sehingga mempengaruhi harga melonjak tinggi dari harga Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 14.000 per kilogram.
Dengan adanya fenomena itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Patris Lali Wolo meminta pemerintah untuk hadir dan melakukan percepatan dalam menyelesaikan persoalan itu.
“Pemerintah harus cepat hadir melalui pelaku usaha dan lain-lain serta dilakukan percepatan untuk selesaikan masalah ini,”kata Patris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)antara Komisi II DPRD Provinsi NTT dengan Bulog NTT dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT beberapa waktu lalu.
Patris mengatakan, jika terkendala cuaca maka minta pemerintah pusat untuk dikirim melalui Tol Laut karena ini untuk kepentingan rakyat NTT.
Selain itu kata dia, perlu adanya sidang gabungan komisi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan serta Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTT apalagi ada keterkaitan.
Dia meminta surat rekomendasi dari instansi terkait untuk mencatat bagaimana keterkaitan neraca arus barang masuk dan keluar sehingga para distributor juga tidak tahu agar bisa menolong masyarakat NTT yang saat ini susah dalam mendapatkan beras.
“Untuk jangka pendek saya setuju dengan penjelasan Dinas Perindag NTT dan Bulog NTT percepatan untuk penyaluran beras. Dan Bulog tidak salah karena regulasi mengaturnya hanya 20 atau 30 persen. Selain itu ada petani dan pelaku usaha karena ini menjadi tanggung jawab. Namun data ini yang membuat kita lengah. Artinya dari Disperindag yang mensupport data ke BPS buktinya pasti ada rekomendasi yang diberikan oleh perijinan ke pelaku usaha untuk tahan karena produksi banyak takutnya bisa terjadi deflasi dan merusak harga di tingkat petani, peternak dan nelayan,”ungkap Bendahara DPD PDI Perjuangan NTT ini.
“Saya minta ini jadi rekomendasi jangan main-main karena data lain, perijinan kasih keluar lain. Dimana pelaku usaha hanya dikasih ijin sesuai kouta untuk datangkan dalam jumlah banyak sehingga pelaku usaha tidak salah,”tambahnya.
Dijelaskan, dari baffer stock yang ada ini karena Bulog hanya urus 30 persen dan data produksi dilapangan kosong maka stock yang dalam perjalanan dan yang ada dalam gudang itu harus disalurkan sehingga butuh peran serta pihak swasta atau pengusaha dalam percepatan dari semua sektor baik di daratan Flores, Sumba dan Timor.
“Kita minta Dinas Perindag kalau ada kegiatan pasar murah jangan hanya di Kota Kupang karena sekarang ini seluruh masyarakat NTT mengalami kekosongan beras,”jelasnya.
Lebih lanjut kata dia, kebijakan pemasukan bahan pokok sembako ini harus ditinjau kembali untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. (Hiro Tuames)
