Uskup Agung Kupang Minta Ganjar Atasi Kelangkaan BBM dan Tinjau Kembali Bantuan PHK

oleh -254 Dilihat
Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang dan Capres Ganjar Pranowo Berdiskusi di Istana Keuskupan Agung Kupang pada Jumat, 1/12/2023. (Foto Istimewa)

Suara-ntt.com, Kupang-Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang meminta
Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029, Ganjar Pranowo untuk bisa mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao dan meninjau kembali bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat.

“Saya baru pulang dari Rote tadi pagi, dan pesan dari masyarakat di Rote untuk sampaikan, pak kalau jadi presiden tolong perhatikan kelangkaan BBM dan harganya mahal sekali,” kata Uskup Turang dalam pertemuan dengan Capres Ganjar Pranowo di Istana Keuskupan Agung Kupang pada Jumat, 1 Desember 2023.

Menurut Uskup Turang, bantuan PKH dari pemerintah dinilai memanjakan masyarakat sehingga banyak lahan di NTT yang masih terbilang belum diurus secara baik oleh mereka.

Ditegaskan, jika terpilih menjadi presiden nanti bantuan PHK itu dicabut saja. Karena bantuan itu akan memanjakan masyarakat sehingga mereka bekerja tidak dengan serius.

“Sebenarnya NTT sangat kaya akan potensi alam yang ada hanya pemerintah manja masyarakat. Seperti memberikan bantuan PKH sehingga banyak lahan yang tidak dikelola. Kalau bisa PKH dicabut saja kalau jadi presiden,”tegasnya.

Selain menyoroti masalah kelangkaan BBM, dan bantuan PKH juga masalah Sumber Daya Manusia (SDM) NTT yang tergolong masih rendah.

Dalam kesempatan itu Ganjar menyebutkan, masukan-masukan tersebut akan menjadi perhatian serius ketika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pemilu 2024 mendatang.

Dikatakan, semua persoalan itu akan menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil langkah konkret.

“Ini harus diperhatikan secara serius sehingga ada nilai tambah. Karena daerah ini menjadi prioritas utama,”sebutnya.

Dijelaskan, terkait bantuan PKH seharusnya ada pendamping yang betul-betul mampu melakukan pendataan secara lengkap dari dinas terkait dan Kementerian Sosial. Tujuannya agar memastikan masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut tepat sasaran.

“Betapa pentingnya satu data Indonesia terkait dengan bantuan PKH ini. Menurut saya ini merupakan cara terbaik agar bantuan PKH ini tepat sasaran,” ungkapnya. (Hiro Tuames )