Suara-ntt.com, Kupang-Wakil Gubernur NTT, Josep A. Nae Soi meminta jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk terus bekerja secara profesional dan menghindari mafia tanah dan pihak yang tak bertanggung jawab.
“Saya mengharapkan jajaran BPN NTT untuk terus dapat bekerja secara profesional dan tertib administrasi. Hal ini juga untuk dapat menutup ruang bagi para mafia tanah dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang menghambat pembangunan,”kata Wagub NTT ketika mengikuti acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk masyarakat Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara virtual Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 15 Desember 2021.
Dia mengatakan, sertifikat yang dimiliki sudah dengan kepastian penguatan hukum dan kepemilikan tanah. “Dengan sertifikat ini maka akan meminimalisir permasalahan tanah terutama terhindarnya tumpang tindih penguasaan. Juga melalui program pemberdayaan masyarakat lewat jalur akses pemilik tanah baik menyangkut permodalan, pemasaran produk, atau pun pembinaan secara teknis kepemilikan sertifikat tanah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahreraan pemiliknya,” jelasnya.
“Kemudian informasi tentang subjek dan objek tersedia secara lengkap. Penyediaan data saat ini sudah bersifat digital dan online sehingga dapat diakses dengan cepat baik untuk kepentingan pembangunan dan investasi juga keamanannya,”tambahnya. 
Wagub juga mengimbau jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk untuk menginventarisasi dan identifikasi kembali tanah-tanah yang merupakan aset Pemda atau aset negara.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo menjelaskan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis tersebut diikuti 340 orang penerima sertifikat dari 22 Kantor Pertanahan di seluruh kabupaten/kota di NTT. (HT)
