Suara-ntt.com, Kupang-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena merasa kaget atas kenaikan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 37 persen dalam kegiatan kampanye di Kota Kupang pada Kamis, 9 Mei 2024.
Melki Laka Lena menyoroti perbedaan angka stunting yang menjadi permasalahan serius, terutama setelah NTT dari sebelumnya turun 20 persen menjadi 37 persen.
Menyikapi kondisi ini, Melki Laka Lena bahwa Komisi IX DPR RI akan segera memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjelaskan perbedaan angka stunting yang mencuat.
“Dalam masa sidang pada tanggal 14 Mei 2024 ini salah satu agenda kami adalah memanggil Kemenkes dan BKKBN untuk mempertanggungjawabkan angka-angka ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Melki Laka Lena juga mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menurunkan angka stunting. “Soal stunting membutuhkan kerja sama semua pihak. Ini bukan hanya kerja dari BKKBN saja atau kader posyandu saja, tapi kerja dari kita semua,”ajaknya.
Sementara itu, Sekertaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Mikhael Yance Galmin, menjelaskan bahwa stunting telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu strategi percepatan penurunan stunting adalah mencegah keluarga berisiko stunting dengan memberikan intervensi sebelum pasangan menikah.
“BBKBN ditugaskan untuk melakukan intervensi kepada calon pengantin yang di dalamnya tidak hanya edukasi tapi juga kesehatan,” ungkap Yance.
Yance menegaskan perlunya edukasi dan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting atau calon pengantin, untuk memastikan kondisi yang ideal saat hamil dan melahirkan sehingga pencegahan stunting harus dimulai dari situ.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Drg. Fransisca J.H Ikasasi, menjelaskan bahwa stunting bukan sekadar tentang tinggi badan, tetapi juga tentang kualitas otak.
Ia memperkuat pentingnya memperhatikan masa 1.000 hari pertama kehidupan anak sebagai upaya pencegahan stunting.
Fransisca juga mengajak masyarakat Kota Kupang untuk menjadi agen perubahan dalam percepatan penurunan stunting, terutama melalui program Kader Inisiasi Masyarakat Perkotaan (IMP).
“Kota Kupang memiliki lebih dari lima ribu balita yang terkonfirmasi stunting. Nah tugas kita bersama adalah mengatasi stunting ini,” tandasnya.
Pentingnya penanganan stunting juga ditekankan oleh Fransisca sebagai persiapan untuk generasi penerus bangsa. “Tantangan bangsa ke depan semakin besar sehingga generasi penerus kita harus lebih baik,” ungkapnya.
Dengan angka stunting di Kota Kupang mencapai 16,6 persen, Fransisca menegaskan bahwa penurunan harus terus dilakukan hingga mencapai target yang ditetapkan. “Ini tanggung jawab kita semua, sebagai orang tua, untuk bersama-sama menanggulangi stunting,” ajaknya. ***
