Suara-ntt.com, Kupang-Warga Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kini telah diberdayakan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan kelor dan lamtoro teramba di daerah itu.
Pemerintah Provinsi NTT akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat Besipae dan telah menerima tawaran pemerintah untuk direlokasi di atas lahan seluas 800 meter persegi yang telah dipersiapkan pemerintah.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Soni Libing mengatakan, pemerintah telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga Besipae dan telah menerima tawaran dari pemprov untuk pindah ke lahan yang disediakan. Di atas lahan itu, pemerintah sudah membangun rumah tinggal bagi mereka.
“Jadi tidak ada tindakan reprensif dari pemerintah terhadap warga Besipae. Justru kami menyiapkan tanah kapling seluas 800 meter persegi bagi 37 kepala keluarga (KK) yang mendiami wilayah itu,” kata Zoni Libing kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).
Dikatakan, pemprov juga telah merelokasi tiga rumah yang dibangun warga menutupi jalan masuk kantor pemerintah dan telah dibangun rumah utuk ditempati. Tiga rumah ini, yang sebelumnya paling getol melakukan penolakan.
Dirinya menduga ada-ada pihak berkepentingan yang “bermain” di belakang mereka. Sementara rumah-rumah warga desa, Oekaam, Mio, Linamnutu, Polo dan Enoneten yang wilayahnya masuk dalam kawasan seluas 3700 hekar milik pemerintah, kata Zet, maka sertifikatnya akan “dipecahkan” menjadi hak milik dan diberikan kepada masyarakat yang wilayahnya masuk dalam kawasan tersebut.
Dijelaskan selain direlokasi, pemerintah juga menjalankan program pengembangan kelor dan lamtoro terambah dengan pendekatan padat karya, dengan melibatkan masyarakat di kawasan Besipae. Program pemberdayaan itu telah berlangsung selama dua hari ini, dan mendapatkan upah sebesar Rp 50 ribu per hari.
“Di atas lahan itu pemerintah telah menjalankan program padat karya, dinas Peternakan dan Pertanian mengembangkan lahan itu dengan melibatkan masyarakat di Besipae dan diberi upah satu hari 50 ribu rupiah per orang,” ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, pemerintah daerah melalui Gubernur NTT akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Besipae. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat Besipae.
“Kami dari pemerintah tidak ada niat sedikitpun untuk menyengsarakan masyarakat, justru yang dilakukan adalah mensejahterakan rakyat. Jadi tidak ada upaya reprensif sedikiti pun yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Dia menduga, selama ini, ada upaya-upaya kelompok tertentu yang memprovokasi masyarakat untuk mengambil tindakan, yang seolah-olah melakukan tindakan reprensif.
Saat ini, kata Zet, semua warga Besipae sudah menerima keputusan pemerintah dan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III, Ferdi Mui mengaku
upaya yang dilakuka pemerintah sudah sangat tepat, dengan tidak mengorbankan warga Besipa, termasuk membangun rumah dan memberikan sertifikat hak tanah. Belum lagi, sesuai janji Gubernur, untuk membiayai pendidikan anak mereka.
Fredi juga bilang bahwa konflik selama ini ditenggarai adanya oknum-oknum yang bermain di belakang warga Besipae, namun kehadiran pemeirntah dengan pendekatan ini, diharapkan bisa menyudahi konflik tersebut.
“Kita harapkan program ini berjalan dengan baik tidak ada lagi konflik antara pemerintah dan warga Besipae, apalagi pemrintah telah menyiapkan rumah, lahan beserta sertifikat dan membiayai pendidikan anak mereka,” katanya. (HT).
